Kejaksaan Sekadau Siap Kawal Dana Desa

SEKADAU, BERITAANDA – Kejaksaan Negeri Sekadau mengadakan sosialisasi dana desa dan TP4D kepada para kepala desa di Kabupaten Sekadau, Kamis (24/8/2017).

Kegiatan ini dibuka Andri Irawan SH, MH selaku Kepala Kejaksaan dan dihadiri Kasi Intelijen Kejaksaan Dapot Dariarma SH serta Kepala Dinas Pemerintahan Desa Bayu Dwi Harsono MM, dan V. Suratno S.Sos yang merupakan Sekretaris Inspektorat Pemda Sekadau.

Kejari Sekadau menyatakan, pihaknya berperan penting dalam mengawal dana desa, dengan tujuan meminimalisir penyimpangan penggunaan dana desa.

“Sosialisasi ini dilaksanakan secara serentak secara nasional. Kejasksaan di daerah diminta mengawal jalannya pembangunan, termasuk dana desa,” ujar Andri.

Ditegaskanya, sosialisasi ini sebagai starting point pengawalan TP4D kepada pengunaan dana desa kedepannya.

Sementara itu Kepala Dinas Pemerintahan dan Pemberdayaan Desa Bayu Dwiharsono, mengapresiasi Kejaksaan Negeri Sekadau yang berinisiatif melaksanakan sosialisasi ini.

Ia meminta agar kepala desa tidak segan berkonsultasi dan berkoordinasi kepada Dinas Pemerintahan Desa serta Kejaksaan Negeri.

“Ditengah hiruk pikuk mengenai dana desa, diharapkan pengelolaan dana desa di Sekadau berjalan dengan baik dan sesuai aturan,” ujar Bayu.

Kasi Intelijen Dapot Dariarma dalam paparan materinya tentang TP4K menyatakan, bahwa TP4K berfungsi untuk menghilangkan keragu-raguan aparatur negara dalam mengambil kebijakan dan memastikan terserapnya anggaran negara dengan baik dan benar.

“TP4D untuk pencegahan sebelum terjadi penyimpangan. Disarankan agar kepala desa tidak sungkan berkonsultasi dengan Kejaksaan, khususnya TP4D,” kata Dapot.

Adapun jabaran tugas dan fungsi TP4D adalah mengawal, mengamankan, dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan/preventif dan persuasif, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sesuai wilayah hukum penugasan masing-masing.

Juga memberikan penerangan hukum di lingkungan instansi pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak lain terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan negara.

“Dapat memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir,” tukasnya.

TP4D juga melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan, dan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara. Bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi pekerjaan serta program pembangunan.

“Melaksanakan penegakkan hukum represif ketika ditemukan bukti permulaan yang cukup setelah dilakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah tentang telah terjadinya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan atau perbuatan lainnya yang berakibat menimbulkan kerugian bagi keuangan negara,” papar dia panjang lebar. (Nie)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *